Rapat Advokasi Hukum atas Upaya Keberatan Terhadap Ijazah Joko Widodo Calon Presiden RI Tahun 2014 dan 2019

Rabu, 20 Mei 2026

Jakarta, pembahasan terhadap surat/somasi dan isu publik terkait arsip ijazah calon Presiden tahun 2014 dan tahun 2019 yang dikaitkan dengan pengelolaan dan penyelamatan arsip KPU oleh ANRI. Persoalan ini perlu disikapi dari aspek pelayanan publik dan aspek hukum kelembagaan. Sebagai institusi publik, ANRI perlu memberikan respons secara hati-hati, objektif, dan proporsional sebagai bentuk pelayanan publik sekaligus klarifikasi kelembagaan. Namun demikian, jawaban yang disampaikan harus bersifat umum, normatif, dan tidak membuka ruang polemik maupun penafsiran baru di ruang publik.