Kelompok Substansi Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Hukum dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

Penyiapan koordinasi dan bahan analisis pendokumentasian serta penyediaan informasi hukum, penelaahan, penyuluhan, pemberian bantuan hukum, penyiapan bahan harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan pembentukan peraturan perundang-undangan, serta penyebarluasan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

(Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI dan Peraturan ANRI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Dan Mekanisme Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Koordinator, Subkoordinator, Jabatan Fungsional, Serta Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia)