SOSIALISASI PERATURAN TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DI PROVINSI BALI

Penulis pia_wally
Kamis 17 Oktober 2019 432

Denpasar (26/09)-Penyelenggaraan kearsipan di Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu untuk menghadapi tantangan globalisasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara / pemerintahan yang baik dan bersih.

Sosialisasi peraturan pelaksanaan kearsipan pada tahun 2019 mempunyai fokus berupa menjawab tantangan ke depan karena saat ini cenderung terjadi perubahan sikap hidup materialistik, individualistik, hedonistik dan presentik. Dimana orientasi hidup kekinian yang cenderung melupakan masa lalu dan mangabaikan masa depan. Hal ini merupakan pencerminan adanya pendangkalan rasa kesadaran sejarah (historical consciouness). Oleh karena itu perlu membangun kembali rasa kesadaran sejarah bangsa (historical national consciouness). Oleh karena itu perlu membangun kembali rasa kesadaran sejarah bangsa (historical national consciouness). Kemudian terdapat tambahan tantangan yakni perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa dunia memasuki industri 4.0. Era ini ditandai dengan melimpahnya data dan informasi, cyber physical system, hingga pengelolaan big data. Bagi para pekerja informasi –termasuk arsiparis- inilah yang harus diantisipasi sejak awal karena landscape-nya bisa sama sekali berbeda dengan apa yang ada pada saat ini. Arsip era 4.0 akan ditandai dengan arsip yang diolah sendiri oleh komputer dan terakses via komputer. Bagi dunia kearsipan era industri 4.0 membuat hidup arsip menjadi lain tapi prinsip-prinsip pengelolaan arsip masih dapat digunakan. Terkait seleksi dan akses arsip, karena nanti semua berbasis mesin maka protokol di program komputernya yang diatur. Penyeleksian dalam bentuk program berupa sensor. Prinsip-prinsip dunia kearsipan masih dapat digunakan meski nantinya semua berbasis mesin. Dengan cara tersebut arsiparis tetap menjadi profesi yang diperlukan di era industri 4.0. Idealnya memang semua arsip sudah elektronik dan diserahkan ke mesin, tapi faktanya masih ada teks sebagai arsip. Apakah lantas didigitalisasi atau ada langkah lain, arsiparis yang nanti dapat memberi makna.

Hal-hal Inilah yang harus dipahami dan disadari bahwa arsip dan kearsipan bukan untuk arsip itu sendiri tetapi arsip dan kearsipan sebagai tulang punggung pemerintahan dan pembangunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sosialisasi diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh unsur masyarakat di wilayah Provinsi Bali. Bagi kalangan kalangan birokrat, penegak hukum, sampai dengan BUMN, BUMD dan akademisi agar dapat menerapkan di lingkungan kerjanya masing-masing. Oleh karena itu ANRI dalam tahun 2015 – hingga saat ini  memprogramkan Sosialisasi Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, salah satunya adalah Provinsi Bali, dengan harapan terdapat pemahaman yang sama atas Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Selanjutnya setiap lembaga pencipta arsip dapat melaksanakan dan menerapkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

 


Search