Monografi Hukum

Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Komanditer

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Kitab Lengkap: KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD

Perolehan Hak Atas Tanah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Kembali Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Kembali Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2002 Tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2000 Tentang Perpustakaan Nasional RI Dan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat

Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Kembali Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Beserta Peraturan Pelaksanaannya

Peraturan Perundang - Undangan Tentang Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Minerba Di Kawasan Hutan Lindung

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pesandian