Monografi Hukum
688 koleksi monografi dan literatur hukum
Lembaran Daerah & Berita Daerah Tahun 2015 & 2014 Daerah Istimewa Yogyakarta Buku II
Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Buku IV
Law of Republic of Indonesia Number 3 Year 2014 On Industrial Affairs
Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Bali 2014
Law of Republic of Indonesia Number 3 Year 2014 On Industrial Affairs
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Law of Republic of Indonesia Number 3 Year 2014 On Industrial Affairs
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Informasi Peraturan Perundang-Undangan: Triwulan Keempat Tahun 2017
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Jilid II Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Zona Tambahan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2002 Tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya