📜 Undang-Undang ⛔ Tidak Berlaku ⛔ Telah Dicabut

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan

Nomor 7

Tahun 1971

Ditetapkan 18 May 1971

di DKI Jakarta

👁️

3,768

Dilihat

📥

Diunduh

⚠️

Peraturan Ini Tidak Berlaku

Peraturan ini telah dicabut atau digantikan oleh peraturan yang lebih baru. Mohon rujuk peraturan yang masih berlaku.

📑

Abstrak & Ringkasan Resmi

Lembar Abstrak

ANRI

PRODUK HUKUM ANRI

1971

UU NO. 7

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1971 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEARSIPAN

ABSTRAK

STANDAR PENYIMPANAN FISIK ARSIP 2000 KEPKA ANRI NO. 12 THN 2000, 3 HLM KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG STANDAR PENYIMPANAN FISIK ARSIP ABSTRAK : - bahwa untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 pasal 3 menyatakan bahwa tujuan kearsipan adalah menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta menyediakan bahan pertanggungjawaban nasional bagi kegiatan pemerintah, dan Pasal 6 ayat d, pemerintah mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional diantaranya melalui usaha-usaha pengkajian dan pengembangan peralatan teknis kearsipan; bahwa dalam rangka terciptanya Standardisasi di bidang Prasarana dan Sarana Kearsipan khususnya standar untuk penyimpanan arsip, dipandang perlu mengeluarkan Standar Penyimpanan Fisik Arsip; - Dasar hukum Keputusan Kepala ANRI ini adalah U Nomor 7 Tahun 1971, U Nomor 8 Tahun 1997, U Nomor 22 Tahun 1999, P Nomor 34 Tahun 1979, P Nomor 15 Tahun 1991, P Nomor 87 Tahun 1999, P Nomor 88 Tahun 1999, Keppres RI Nomor 178 Tahun 2000, Kepmen PAN Nomor 71 Tahun 1993, Kepka ANRI Nomor OT. 00/390/36/1994, Kepka ANRI Nomor 03 Tahun 2000, Kepka ANRI Nomor 04 Tahun 2000. - Dalam Keputusan Kepala ANRI ini diatur tentang standar penyimpanan arsip, standar ini dijadikan acuan dan pedoman pokok dalam penyelenggaraan penyimpanan fisik arsip bagi Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah, baik Tingkat Pusat maupun Daerah. CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2000. - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Desember 2000. - Lampiran 13 halaman.

📋

Informasi Umum

Nomor: 7
Tahun: 1971
Bentuk Hukum: Undang-Undang
Bidang Hukum: —
Tgl. Penetapan: 18 May 1971
Tgl. Pengundangan: 18 May 1971
Tempat Penetapan: DKI Jakarta
Penandatangan: Alamsjah Letnan Jendral T.N.I
Pemrakarsa: —
Sumber: —
Bahasa: Bahasa Indonesia

🛠️

Dokumen

Dalam Pemeliharaan

File Digital Sedang Dalam Proses Pemutakhiran

Kami sedang melakukan verifikasi, sinkronisasi, dan penyesuaian file digital produk hukum guna memastikan keakuratan dan kesesuaian dokumen dengan naskah asli. Akses pratinjau dan pengunduhan untuk sementara dinonaktifkan.

⚖️

Riwayat & Relasi Hukum

⛔ Dicabut Oleh 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

No. 43 Tahun 2009

Berlaku

🛠️ Unduh Dokumen

Maintenance

Fitur unduh file digital sementara dinonaktifkan untuk proses pemeliharaan dan validasi sistem.