Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Arsip Nasional Republik Indonesia

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Pelaksanaan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta dalam rangka mengimplementasikan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; b. bahwa dalam penyusunan LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban pejabat unit kerja atas kinerja yang telah dilaksanakan perlu adanya pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaannya; c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Arsip Nasional RI tentang Pedoman Penyusunan LAKIP. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Keputusan Presiden RI Nomor 178 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2001; 3. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Bagian Hukum dan Perundang-undangan 1 Tata Kerja LPND sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2002; 4. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara; 5. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Keputusan Kepala ANRI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, FUngsi, Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja ANRI. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT LA