Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 218 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kelompok Rencana Suksesi Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 218 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KELOMPOK RENCANA SUKSESI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 80/KEP.KASN/C/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang menetapkan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia pada kategori IV (Sangat Baik), dengan nilai 355 (tiga ratus lima puluh lima) dan Indeks 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh); b. bahwa instansi pemerintah yang telah mendapatkan nilai dengan kategori baik atau sangat baik, dan telah memiliki manajemen talenta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat dikecualikan dari pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui seleksi terbuka; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hurf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kelompok Rencana Suksesi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN). 11 // 1199 - 2 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentan