Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Standar Boks Arsip

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG STANDAR BOKS ARSIP KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional sebagaimana diamanatkan Undang-undang nomor 7 Tahun 1971 pasal 3 menyatakan bahwa tujuan kearsipan adalah menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintahan, dan pasal 6 ayat d, pamarintah mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional diantaranya melalaui usaha-usaha pengkajian dan pengembangan peralatan teknis kearsipan; b. bahwa dalam rangka terciptanya Standarisasi di bidang Prasarana dan Sarana Kearsipan khususnya standar untuk penyimpanan arsip, dipandang perlu mengeluarkan Standar Boks Arsip. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kearsipan (LN tahun 1971 Nomor 32, TLN Nomor 2964); 2. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (LN Tahun 1997 Nomor 18 TLN Nomor 3674); 3. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3939); Bagian Hukum dan Perundang-undangan 1 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 4. Peraturan Pemerintah Nomor 334 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 166 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 173 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen; 9. Keputusan Presiden