Monografi Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor : 60/ Kep/K.Bd/VI/2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumberdaya Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik

Buku Himpunan Peraturan Kepegawaian: Jilid I

Proposal Rencana Pendirian Arsip Nasional Wilayah Provinsi Jawa Barat, Irian Jaya dan Kalimantan Barat

Naskah Akademis RPP tentang Peraturan Perusahaan

Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Tahun 1997 - 1998

Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Standar Folder Dan Guide Arsip

Proposal Rencana Pendirian Arsip Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur

Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor : 166/KA/IV/2001 Organisasi Dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional

Mengenal Peradilan Kepegawaian Di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan

Pustaka Peradilan Jilid IX

Pedoman Komputerisasi Kearsipan di Lingkungan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/MK.WASPAN/5/1999 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Dan Angka Kreditnya

Undang-Undang Anti KKN 1999 dan Juklak

Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang - Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Daftar Peraturan Perundang-Undangan Pelita I-V: Buku 2

Ketetapan - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik