📜 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ⛔ Tidak Berlaku ⛔ Telah Dicabut

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 44

Tahun 2011

Ditetapkan 27 Dec 2011

di DKI Jakarta

👁️

374

Dilihat

📥

Diunduh

⚠️

Peraturan Ini Tidak Berlaku

Peraturan ini telah dicabut atau digantikan oleh peraturan yang lebih baru. Mohon rujuk peraturan yang masih berlaku.

📑

Abstrak & Ringkasan Resmi

Lembar Abstrak

ANRI

PRODUK HUKUM ANRI

2011

PERKA ANRI NO. 44

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280 http://www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) perlu ada transparansi; b. bahwa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat perlu ada sarana penanganan pengaduan masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); - 2 - ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahu

📋

Informasi Umum

Nomor: 44
Tahun: 2011
Bentuk Hukum: Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Bidang Hukum: Penyelenggaraan Kearsipan
Tgl. Penetapan: 27 Dec 2011
Tgl. Pengundangan: —
Tempat Penetapan: DKI Jakarta
Penandatangan: M. Asichin
Pemrakarsa: Inspektorat
Sumber: —
Bahasa: Bahasa Indonesia

🛠️

Dokumen

Dalam Pemeliharaan

File Digital Sedang Dalam Proses Pemutakhiran

Kami sedang melakukan verifikasi, sinkronisasi, dan penyesuaian file digital produk hukum guna memastikan keakuratan dan kesesuaian dokumen dengan naskah asli. Akses pratinjau dan pengunduhan untuk sementara dinonaktifkan.

⚖️

Riwayat & Relasi Hukum

⛔ Dicabut Oleh 1

PERANRI

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

No. 3 Tahun 2019

Berlaku

🛠️ Unduh Dokumen

Maintenance

Fitur unduh file digital sementara dinonaktifkan untuk proses pemeliharaan dan validasi sistem.