📚
Monografi Hukum
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia: Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip
- No. Panggil
- 348.598 ANR p Ref
- ISBN
- —
- Penerbit
- Arsip Nasional Republik Indonesia
- Tempat Terbit
- DKI Jakarta
- Tahun Terbit
- 2015
- Edisi
- —
- Cetakan
- —
- Deskripsi Fisik
- 16 x 21 cm
- Sumber
- —
- No. Induk Buku
- —
- Lokasi
- —
- Klasifikasi
- 348.598
- Sumber Perolehan
- 1
- Bidang Hukum
- —
- Bahasa
- Indonesia
- Subjek / Kata Kunci
- Berisikan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip
👁️ 1,716 dilihat
📥 0 diunduh
Monografi Terkait
Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kelautan dan Perikanan
Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 2017
Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 & 2015 Buku II
Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2017
Anlisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak
Kementerian Hukum dan HAM RI 2017
National Movement for Good Recordkeeping Awareness and Commitment to Archiving in Indonesia
Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan 2022
Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Partisipasi Publik dalam Proses Pengembalian Kebijakan Publik
Kementerian Hukum dan HAM RI 2017