📚
Monografi Hukum
Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Hidup
- No. Panggil
- 348.04 SET a
- ISBN
- —
- Penerbit
- Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia
- Tempat Terbit
- DKI Jakarta
- Tahun Terbit
- 2004
- Edisi
- —
- Cetakan
- —
- Deskripsi Fisik
- ix, 57 hlm.; 15 x 21 cm
- Sumber
- —
- No. Induk Buku
- —
- Lokasi
- —
- Klasifikasi
- 348.04
- Sumber Perolehan
- 1
- Bidang Hukum
- —
- Bahasa
- Indonesia
- Subjek / Kata Kunci
- Maksud diadakannya kegiatan inventarisasi evaluasi dan analisis perjanjian internasional adalah untuk menginventarisasi ni berbagai macam dan jenis perjanjian-perjanjian internasional dan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan substansi konvensi baik yang ada di sektor pertambangan dan mengkaitkan kebijaksanaan internasional di bidang lingkungan hidup dan industri maupun pada tingkat daerah. Sebagai hasil dari inventarisasi tersebut dapatlah dilihat adanya temuan sejauh mana pelaksanaan hasil ratifikasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional baik di tingkat pemerintahan daerah propinsi daerah kabupaten/ kota. Dalam menghadapi globalisasi didalam perdagangan dan lingkungan hidup sewajarnyalah Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk melaksanakan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi khususnya di bidang Pertambangan dan Perindustrian
👁️ 496 dilihat
📥 0 diunduh
Monografi Terkait
Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kelautan dan Perikanan
Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 2017
Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 & 2015 Buku II
Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2017
Anlisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak
Kementerian Hukum dan HAM RI 2017
National Movement for Good Recordkeeping Awareness and Commitment to Archiving in Indonesia
Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan 2022
Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Partisipasi Publik dalam Proses Pengembalian Kebijakan Publik
Kementerian Hukum dan HAM RI 2017