📚
Monografi Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia
- No. Panggil
- 348.02 IND u (17)
- ISBN
- —
- Penerbit
- Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI
- Tempat Terbit
- DKI Jakarta
- Tahun Terbit
- 2006
- Edisi
- —
- Cetakan
- —
- Deskripsi Fisik
- 84 hlm.; 16 x 24,5 cm
- Sumber
- —
- No. Induk Buku
- —
- Lokasi
- —
- Klasifikasi
- 348.02
- Sumber Perolehan
- 1
- Bidang Hukum
- —
- Bahasa
- Indonesia
- Subjek / Kata Kunci
- Buku ini berisikan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia
👁️ 1,554 dilihat
📥 0 diunduh
Monografi Terkait
Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kelautan dan Perikanan
Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 2017
Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 & 2015 Buku II
Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2017
Anlisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak
Kementerian Hukum dan HAM RI 2017
National Movement for Good Recordkeeping Awareness and Commitment to Archiving in Indonesia
Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan 2022
Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Partisipasi Publik dalam Proses Pengembalian Kebijakan Publik
Kementerian Hukum dan HAM RI 2017