Monografi Hukum
688 koleksi monografi dan literatur hukum
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Arsip Statis
Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001
Himpunan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulaweai Tengah Tahun 1999
Hukum Pajak
Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 14/36/1999 tentang Perubahan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 02/IV/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek-Proyek Arsip Nasional Republik Indonesia
Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup
Pedoman Perhitungan Eselonisasi Jabatan Struktrural (draft)
Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia
Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Pedoman Teknis Pendataan Dan Penataan Dokumen Dan Arsip Pada Kantor Menteri Negara Koordinator/ Departemen/Kantor Menteri Negara/ Kantor Menteri Muda Yang Dibentuk/Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya
Panduan Pustaka Bidang Hukum Laut
Penelitian Tentang Perbandingan Hukum Benda Dengan Hukum Continental (Belanda) dan Hukum Inggris / Amerika
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
Metode Jitu Dan Trik Handal WordPerfect 6.0 For Windows
Analisis dan Evaluasi tentang Peranan Komnas HAM dalam Perlindungan HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999)
Penelitian Aspek Hukum Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945
Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Di Lingkungan ANRI
Pedoman Penggunaan Bahasa Indonesia Serta Pengalihan Nama Dan Kata Asing Ke Nama Dan Kata Indonesia Pada Tempat Umum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pendirian Badan Hukum Oleh Pemerintah