Monografi Hukum

Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD 1945

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Harmonisasi Hukum Tentang Kewenangan Daerah Di Wilayah Laut

Himpunan Peraturan Pertanahan Perumahan, Permukiman Dan Rumah Susun Tahun 2012 Dilengkapi : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pendaftaran Tanah, Tanah Terlantar, PP.Pembuat Akta; UU.Tentang Wakaf dan PP.Tentang Wakaf; Biaya Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB); Keputusan Gubernur DKI Tentang IMB, IPB, IPPB, Dll; Penggunaan PBB Atas Jalan Tol; Pembagian Hasil Penerimaan PBB Dan Biaya Pungutan PBB, Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan; Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dan Kantornya; Penatagunaan Tanah Dan Bangunan; Dasar Pokok-Pokok Agraria

Kompedium Bidang Hukum Ekonomi Kerakyatan

Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Arsiparis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan APBN/APBD

Morfologi Bentuk, Makna, Dan Fungsi

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Dan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2007

Koordinasi Lembaga Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi

Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dalam Kerangka Desentralisasi

Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Dan Pedesaan

Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011: Buku IV

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia

Kesiapan Pengadilan Agama Menerima, Memeriksa, dan Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah

Kenali Narkoba Musuhi Penyalahgunaannya

Pedoman Perlindungan, Pengamanan, Dan Penyelamatan Dokumentasi Arsip Vital Negara

Capacity Building Program On The Implementation Of The WTO Aggrements In Indonesia (Trips Component) Training Material on Enforcement Of Intellectual Property Rights

Pelayanan Masyarakat Dibidang Catatan Sipil dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta