Monografi Hukum

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Pengkajian Hukum Pencegahan Korupsi dan Hubungannya dengan Transparansi Anggaran pada Instansi Pemerintahan

EYD Plus Berisi Sekitar Ejaan; Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan; Pedoman Penggunaan Nama Indonesia; Badan Usaha, Kawasan, Dan Bangunan; Tanda Dan Lambang; Jenis Kata; Gaya Bahasa; Singkatan Dan Akronim; Glosarium Kata Baku

Masalah Hukum Arbitrase Online

Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

Kamus Hukum Umum

Masalah Perdagangan Anak dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi TOC

Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Non Trade Issues dalam Perjanjian Internasional di Bidang Perdagangan

Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 14 : Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penggunaan Kertas Untuk Arsip Bernilaiguna Tinggi

Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengembangan Masyarakat (Community Development) dalam Kegiatan Usaha Pertambangan

Peran DPD Dalam Kegiatan Legislasi

KUHD Kitab Undang - Undang Hukum Dagang Dilengkapi : UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Beserta Penjelasannya

Forum Dialog Hukum dan Non Hukum Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Teknologi

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Tentang Nomor 35 Tahun 2012 Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian, Nomor 36 Tahun 2012 Jadwal Retensi Arsip Keuangan, Nomor 37 Tahun 2012 Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia

Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Private International LAN

Interaksi Hukum Nasional dan Internasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Separatisme di Indonesia

Prosedur Tetap Nomor : ProTap/04/2002 Tentang Penomoran Naskah Dinas